Sertifikasi halal kosmetik wajib 2026: apa yang harus disiapkan pemilik brand dan pemilik modal
Masa penahapan wajib halal untuk kosmetik berakhir pada 17 Oktober 2026 (Pasal 161 PP 42/2024), sehingga per November 2026 kosmetik yang beredar di Indonesia, lokal maupun impor, harus bersertifikat halal. Sertifikat diurus lewat BPJPH, berlaku 4 tahun, dan statusnya harus dipelihara. Pelanggaran dapat dikenai peringatan tertulis dan/atau penarikan produk dari peredaran.
Apa yang berubah pada 17 Oktober 2026?
Kewajiban halal bagi produk kosmetik berakar pada UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP 42/2024 Pasal 161 menetapkan penahapan kewajiban bagi kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Masa itu sudah berakhir, jadi kosmetik yang beredar kini wajib bersertifikat halal, baik merek lokal maupun impor.
Halal tidak menggantikan notifikasi BPOM. Keduanya syarat yang berbeda: BPOM menilai keamanan, manfaat, dan mutu, sedangkan BPJPH menetapkan kehalalan. Produk yang ingin dijual harus lolos keduanya.
Siapa saja yang terkena kewajiban ini?
| Pihak | Kaitan dengan kewajiban halal |
|---|---|
| Brand lokal | Pelaku usaha yang mengedarkan produk harus memastikan produknya bersertifikat halal. |
| Brand yang memproduksi lewat maklon | Tetap terkena. Bahan dan proses di pabrik maklon harus dapat ditelusuri dan memenuhi persyaratan halal, jadi koordinasikan sejak tahap formulasi. |
| Importir dan brand luar negeri | Kosmetik impor juga wajib bersertifikat halal agar boleh beredar di Indonesia. |
| Pemilik modal | Menanggung risiko stok tertahan atau ditarik bila produk beredar tanpa sertifikat, sehingga status halal perlu dicek sebelum dana produksi besar dikeluarkan. |
Bagaimana alur sertifikasi halal secara umum?
Rincian teknis dapat berubah mengikuti ketentuan BPJPH, tetapi alurnya pada umumnya sebagai berikut.
- Inventarisasi bahan dan formula. Daftar seluruh bahan, asal, pemasok, dan dokumen halal bahan.
- Siapkan penyelia halal dan sistem jaminan produk halal. Perusahaan perlu orang dan prosedur yang menjaga kehalalan secara konsisten.
- Ajukan permohonan ke BPJPH melalui sistem pengajuan resmi, lengkap dengan data produk, bahan, dan proses.
- Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit dan, bila perlu, pengujian.
- Penetapan kehalalan melalui sidang fatwa halal, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat.
- Pasang label halal sesuai ketentuan dan pelihara statusnya selama masa berlaku.
Di bagian mana formula kosmetik biasanya bermasalah?
- Bahan turunan hewani dan bahan yang asal-usulnya tidak jelas, misalnya komponen dari lemak, kolagen, atau gliserin dari sumber yang tidak terdokumentasi.
- Bahan hasil fermentasi atau ekstraksi yang memakai pelarut atau media tertentu, sehingga perlu penelusuran sampai ke proses.
- Bahan impor tanpa dokumen halal dari pemasok yang sulit dihubungi.
- Fasilitas bersama di pabrik maklon yang mengolah bahan atau produk lain.
- Perubahan bahan setelah sertifikat terbit. Mengganti bahan baku tanpa evaluasi dapat membuat status halal produk dipertanyakan.
Apa sanksi dan dampak bisnis bila terlambat?
Produk kosmetik yang beredar tanpa sertifikat halal setelah masa penahapan berakhir dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan dari peredaran. Dampak praktisnya lebih luas dari denda: stok tertahan, kampanye iklan terbuang, dan kepercayaan marketplace atau reseller menurun. Risiko ini kami bahas bersama risiko lain di risiko investasi brand kosmetik.
Checklist halal untuk pemilik modal
- Minta bukti pengajuan atau salinan sertifikat halal untuk setiap produk yang akan dijual.
- Pastikan sertifikat atas nama pelaku usaha yang tepat, idealnya PT brand yang Anda miliki sahamnya.
- Tanyakan siapa penyelia halal dan bagaimana perubahan bahan baku dikendalikan.
- Pastikan pabrik maklon memahami dan mendukung proses halal, bukan hanya ber-CPKB.
- Catat tanggal berakhirnya sertifikat dan siapa yang bertanggung jawab memperpanjang.
- Jadikan status halal sebagai syarat sebelum tahap produksi skala besar, sejalan dengan pendanaan bertahap.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah kosmetik impor juga wajib bersertifikat halal?
Ya. Kewajiban berlaku untuk kosmetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor.
Berapa lama sertifikat halal berlaku?
Sertifikat halal berlaku 4 tahun dan perlu diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Status halal juga harus dipelihara selama masa itu.
Jika sudah punya notifikasi BPOM, apakah masih perlu sertifikat halal?
Ya. Notifikasi BPOM dan sertifikat halal adalah dua persyaratan terpisah dengan lembaga yang berbeda, dan keduanya harus dipenuhi.
Apakah brand yang produksi di maklon perlu mengurus halal sendiri?
Pelaku usaha yang mengedarkan produk bertanggung jawab atas status halal produknya. Pabrik maklon harus mendukung penelusuran bahan dan proses, jadi sebaiknya hal ini dibahas sebelum formulasi dikunci.
Catatan: Tanggal dan ketentuan teknis halal dapat diperbarui BPJPH. Cocokkan dengan situs resmi sebelum mengajukan. Informasi bersifat umum dan bukan nasihat hukum atau keuangan.
Dasar hukum dan rujukan
- UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 161
- BPJPH, situs resmi
Diskusikan rencana Anda secara privat
Ceritakan rentang dana dan tujuan Anda. Kami membalas lewat WhatsApp untuk menjadwalkan pembicaraan.
Konsultasi Privat