Tahapan legalitas membuat brand kosmetik di Indonesia

Ringkasan urutan umum sebelum produk boleh dijual. Aturan bisa berubah, jadi selalu cocokkan dengan ketentuan terbaru.

1. Badan usaha dan NIB

Dirikan badan usaha (umumnya PT) dan urus Nomor Induk Berusaha melalui OSS. Untuk kemitraan dengan pemilik modal, satu PT per brand memudahkan pembagian saham dan pencatatan aset.

2. Notifikasi kosmetik BPOM

Produk kosmetik harus dinotifikasikan ke BPOM sebelum diedarkan. Formula dan produsen harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku.

3. Sertifikasi halal

Produk kosmetik termasuk yang diwajibkan bersertifikat halal secara bertahap melalui BPJPH. Periksa jadwal kewajiban untuk kategori produk Anda.

4. Pendaftaran merek

Daftarkan merek ke DJKI atas nama PT brand, bukan perorangan, agar aset brand tidak bergantung pada satu orang.

5. Fasilitas produksi

Pilih produsen yang menerapkan CPKB dan memiliki rekam jejak jelas.

Ingin melihat bagaimana tahapan ini berjalan bersama pendanaan bertahap? Baca cara kerja kami atau jadwalkan konsultasi.