Beranda / Artikel

Aspek pajak investasi di PT brand kosmetik: PPh badan, dividen, dan hal yang perlu ditanyakan

Oleh tim Wibacipta. Diperbarui

Ringkasan

Investasi lewat saham PT dikenai pajak di dua lapis: pajak atas penghasilan PT, dan pajak atas dividen yang Anda terima. Tarif umum PPh badan 22 persen, dengan pengurangan tarif 50 persen atas bagian penghasilan dari omzet sampai Rp 4,8 miliar bagi PT beromzet sampai Rp 50 miliar. Sejak PP 20/2026, PPh final UMKM 0,5 persen tidak lagi untuk PT non-perorangan. Dividen bagi orang pribadi dalam negeri dapat dikecualikan bila diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan, jika tidak dikenai PPh final 10 persen. Ini gambaran umum per 2026, bukan nasihat pajak.

Dua lapis pajak yang perlu dipahami

LapisanYang membayarGambaran umum
Pajak penghasilan PTPT brandPPh badan atas laba fiskal setelah dikurangi biaya yang diperbolehkan
Pajak atas dividenAnda sebagai pemegang sahamBergantung status Anda dan apakah dividen diinvestasikan kembali

PPh badan untuk PT brand

Tarif umum PPh badan adalah 22 persen dari penghasilan kena pajak. Wajib pajak badan beromzet sampai Rp 50 miliar berhak atas pengurangan tarif 50 persen untuk bagian penghasilan kena pajak yang berasal dari omzet sampai Rp 4,8 miliar. Pada PT beromzet di bawah Rp 4,8 miliar, tarif efektifnya menjadi sekitar 11 persen. Ketentuannya terdapat dalam UU PPh, antara lain Pasal 17 dan Pasal 31E.

Karena dihitung dari laba, bukan omzet, kerugian pada tahun-tahun awal pada umumnya dapat dikompensasi dengan laba tahun berikutnya dalam jangka waktu yang diatur. Tanyakan hal ini ke konsultan pajak.

Perubahan PPh final UMKM lewat PP 20/2026

PPh final UMKM 0,5 persen kini diprioritaskan bagi orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar. Badan usaha seperti CV, firma, dan PT non-perorangan tidak lagi memakai skema ini, sehingga dikenai skema PPh badan berbasis laba. PT yang sudah memakai PPh final sebelum aturan berlaku dapat melanjutkannya sampai masa fasilitasnya berakhir. Karena itu, PT brand kosmetik yang melibatkan investor perorangan umumnya perlu menghitung pajak dari laba, bukan dari omzet.

Pajak atas dividen bagi pemilik modal

  • Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dividen dari dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia sesuai ketentuan. Dasarnya antara lain Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, PMK 18/2021, dan PMK 81/2024.
  • Bila tidak diinvestasikan sesuai ketentuan, dividen dikenai PPh final 10 persen yang disetor sendiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diterima.
  • Dividen tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan.
  • Bila Anda berinvestasi lewat badan usaha atau berstatus subjek pajak luar negeri, aturannya berbeda.

Dampaknya pada keputusan investasi

  • Hasil bersih bagi Anda dihitung setelah pajak, sehingga memengaruhi lama balik modal.
  • Memilih menahan laba di PT atau membagikannya sebagai dividen punya konsekuensi pajak berbeda.
  • Struktur kepemilikan, pribadi atau lewat badan usaha, perlu dibahas sebelum menyetor dana.
  • Penjualan saham saat keluar memiliki perlakuan pajak tersendiri. Lihat cara keluar dari investasi brand kosmetik.
  • PT juga memiliki kewajiban administratif seperti pembukuan dan SPT. Lihat satu PT per brand kosmetik.

Pertanyaan untuk konsultan pajak dan operator

  1. Skema pajak apa yang berlaku untuk PT ini pada tahun pertama dan sesudahnya?
  2. Bagaimana dividen sebaiknya direncanakan agar sesuai ketentuan reinvestasi?
  3. Siapa yang menyusun pembukuan dan SPT PT, dan bagaimana laporannya sampai ke saya?
  4. Apa konsekuensi pajak bila saya menjual saham di kemudian hari?

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah dividen yang saya terima pasti kena pajak?

Tidak selalu. Bagi orang pribadi dalam negeri, dividen dapat dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan. Jika tidak, dikenai PPh final 10 persen.

Apakah PT baru bisa memakai PPh final 0,5 persen?

Sejak PP 20/2026, skema ini tidak lagi untuk PT non-perorangan. PT yang sudah memakainya sebelum aturan berlaku dapat melanjutkan sampai masa fasilitasnya berakhir. Pastikan dengan konsultan pajak.

Apakah ketentuan pajak ini bisa berubah?

Bisa. Aturan pajak sering diperbarui, termasuk pada 2026. Artikel ini gambaran umum per tanggal pembaruan dan bukan pengganti nasihat konsultan pajak.

Dasar hukum dan rujukan

  • UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, termasuk Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 17, dan Pasal 31E
  • PMK Nomor 18 Tahun 2021 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024
  • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang PPh atas penghasilan dari usaha oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu

Diskusikan rencana Anda secara privat

Ceritakan rentang dana dan tujuan Anda. Kami membalas lewat WhatsApp untuk menjadwalkan pembicaraan.

Konsultasi Privat
Konsultasi Privat