Investasi di bisnis riil bagi pejabat dan penyelenggara negara: LHKPN, transparansi, dan hal yang perlu diperhatikan
Banyak pejabat memiliki investasi pribadi yang sah, tetapi aturan tiap jabatan berbeda dan transparansi adalah syarat utamanya. Kewajiban pokoknya: melaporkan harta secara jujur, benar, dan lengkap lewat LHKPN, memastikan asal dana jelas, menghindari benturan kepentingan, dan berinvestasi atas nama sendiri, bukan pinjam nama. Periksa aturan jabatan Anda dengan unit kepatuhan instansi dan penasihat hukum. Pada prinsipnya, kami hanya menerima investasi dari pemilik dana yang identitas dan asal dananya jelas.
Kewajiban melaporkan harta lewat LHKPN
Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK lewat LHKPN sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. Menurut KPK, laporan harus disampaikan secara jujur, benar, dan lengkap, saat pengangkatan pertama, secara periodik, dan pada akhir jabatan. Tata caranya diatur dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. Harta yang dilaporkan mencakup tanah, kendaraan, kas, surat berharga, serta utang piutang.
Investasi di PT umumnya harus tercermin dalam laporan periodik berikutnya. Pastikan kategori pelaporannya dengan KPK atau unit kepatuhan instansi Anda. Terlambat atau tidak melaporkan secara lengkap dan benar dapat berujung sanksi administratif.
Asal dana harus jelas dan sah
- Siapkan dokumen asal dana, misalnya penghasilan, hasil penjualan aset, atau warisan.
- Asal dana yang tidak jelas membuat Anda berisiko, bukan hanya di LHKPN.
- Kami berhak menolak, menghentikan, atau mengembalikan dana bila asal dana diragukan.
Atas nama sendiri, bukan pinjam nama
Menaruh investasi atas nama orang lain, atau memakai nama pihak lain sebagai pemegang saham, merugikan Anda sendiri. Hak hukum Anda atas saham menjadi tidak jelas, dan hal itu bisa dibaca sebagai upaya menyembunyikan harta. PT juga wajib mengungkapkan pemilik manfaat sesungguhnya sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Karena itu pada prinsipnya kami tidak melayani pinjam nama. Identitas investor harus jelas dan tercatat.
Benturan kepentingan
Bila jabatan Anda berkaitan dengan perizinan, pengawasan, atau pengadaan di sektor kosmetik atau kesehatan, konsultasikan dulu dengan unit kepatuhan atau penasihat hukum. Investasi di sektor yang berada dalam kewenangan Anda dapat menimbulkan benturan kepentingan, walaupun dananya sah.
Aturan tiap jabatan berbeda
Aparatur sipil negara, TNI dan Polri, pejabat BUMN, anggota legislatif, dan jabatan lain memiliki aturan disiplin dan larangan masing-masing. Kami tidak dapat menilai apakah investasi tertentu diperbolehkan bagi jabatan Anda. Pastikan itu lebih dulu ke instansi Anda.
Hal yang kami lakukan agar semuanya terang
- Identitas dan pemilik manfaat setiap investor dicatat jelas.
- Dana disetor ke rekening PT, bukan rekening pribadi.
- Perjanjian tertulis dibahas dan ditandatangani sebelum dana masuk. Lihat gambaran umum perjanjian kerja sama.
- Laporan rutin yang dapat Anda dokumentasikan. Lihat laporan untuk pemilik modal.
Informasi ini bersifat umum dan bukan nasihat hukum. Konsultasikan kondisi Anda dengan penasihat hukum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah investasi saham PT harus dilaporkan di LHKPN?
Pada umumnya harta berupa surat berharga dan penyertaan harus dilaporkan. Pastikan kategori pelaporannya dengan KPK atau unit kepatuhan instansi Anda.
Bolehkah investasi diatasnamakan keluarga atau pihak lain?
Kami tidak menyarankannya. Pinjam nama membuat hak Anda tidak jelas dan menimbulkan risiko hukum. Pemilik manfaat sesungguhnya juga wajib diungkapkan oleh PT.
Apakah pejabat bisa berinvestasi lewat badan usaha?
Bisa secara struktur, tetapi pemilik manfaat tetap harus diungkapkan. Lihat artikel investasi pribadi atau lewat holding.
Dasar hukum dan rujukan
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara
- Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Diskusikan rencana Anda secara privat
Ceritakan rentang dana dan tujuan Anda. Kami membalas lewat WhatsApp untuk menjadwalkan pembicaraan.
Konsultasi Privat